Papua Dalam Dunia Pendidikan

Header

Pada upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2015 kemarin di Istana Merdeka yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo beserta petinggi-petinggi negara terlihat begitu hikmad. Satu persatu rundown acara berjalan dengan begitu sempurna hingga masuk pada pembacaan harapan anak Indonesia oleh 2 orang perwakilan anak Indonesia yang mana perwakilan salah satu dari mereka berasal dari propinsi terjauh yaitu propinsi Papua.

Pada awalnya pembacaan harapan tersebut yang diwakili oleh anak dari pulau Jawa terlihat biasa saja karena dalam isi harapan yang dibacakannya sekedar harapan untuk bisa menjadi juara dalam olimpiade sains, mutu sekolah yang lebih baik dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang lebih canggih dan modern, serta kurikulum pendidikan sekolah lebih ditingkatkan namun berbeda terbalik ketika perwakilan dari anak negeri cendrawasih tersebut membacakan harapan anak-anak berambut keriting dan berkulit hitam yang diwakilinya.

Harapan yang dibacakan oleh perwakilan anak Papua tersebut tidaklah seperti harapan anak dari pulau Jawa. Didalam secarik kertas yang dipegangnya tertulis harapan yang saya yakin itulah suara dari timur negeri ini.

“Kami anak Indonesia berharap mendapatkan fasilitas yang layak untuk sekolah kami serta kurikulum pendidikan yang setara, Kami anak Indonesia berharap bisa merasakan transportasi layaknya kota-kota besar di Indonesia tanpa harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer jauhnya, Kami anak Indonesia berharap bisa menikmati jaringan internet dan wifi secara gratis seperti yang ada di tempat-tempat umum di kota besar di Indonesia”

Tanpa ada komando dari siapapun, serentak semua peserta yang menghadiri upacara kenegaraan itu bertepuk tangan seolah-olah berteriak inilah harapan yang sebenarnya diharapkan oleh orang-orang diujung timur Indonesia.

Jika dikaji lebih dalam tentang perbedaan dari segala aspek, memang negeri Papua ini seperti dianak tirikan oleh Bangsa Indonesia. “kekayaan alam kami dikuras bahkan dikuasai oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi mereka yang kesemuanya atas persetujuan dari pemerintah Indonesia tetapi apa yang kami dapatkan selaku penduduk asli disini? Tidak ada hubungan timbal balik yang mereka berikan kepada kami.” Jawaban masyarakat Papua ketika ditanya dalam sebuah wawancara oleh sebuah stasiun TV swasta.

Salah Satu Sekolah Di Pedalaman Papua

Salah Satu Sekolah Di Pedalaman Papua

Dari segi pendidikan sendiri, Papua masih memprihatinkan. Namun kita tahu, saat ini, Papua sedang menggeliat, mulai membenah diri dalam hal pendidikan untuk maju bersaing dengan daerah-daerah lain. Sayangnya, Papua masih berkutat dengan masalah-masalah lama seperti kurangnya tenaga pengajar, kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana, juga mengenai kualitas guru pendidik dan sarana pendukung proses belajar mengajarnya.

Anak-anak Papua saat sedang belajar

Anak-anak Papua saat sedang belajar

Di Papua sendiri kita ketahui ada dana oktus (otonomi khusus) yang 20% dari dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan seperti sarana prasarana, insfrastruktur pendidikan, dan alat bantu mengajar.

Masih banyak anak-anak Papua yang belum bisa membaca di tingkat SD. Ini ironis. Sebagai contoh, di daerah pedalaman di Papua atau daerah lainnya yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ada satu dua diantara mereka tamatan SD yang bahkan tidak bisa baca tulis hitung.
Bagaimana bisa ia dapat lulus sampai tamat SD bila ia tidak tahu baca tulis hitung? Seperti itu ajaib. Keajaiban yang memalukan Papua itu sendiri.

Umur bukanlah kendala untuk mengenyam pendidikan di Papua

Umur bukanlah kendala untuk mengenyam pendidikan di Papua

Selama ini, banyak guru-guru yang ada di seluruh kampung didaerah pegunungan Papua, pesisir sebagian, yang daerahnya terpencil, masih juga banyak yang meninggalkan tugas atau kewajibannya sebagai pengajar, menelantarkan anak didik. Hal ini membuat banyak anak sekolah yang tidak belajar dengan penuh dan lengkap. Proses belajar mengajar hanya setengah bahkan terputus-putus karena banyak guru-guru melakukan libur panjang sendiri.

Dalam kenyataan, cukup banyak anak Papua tidak mengenyam pendidikan yang memerdekakan ini. Masalah-masalah besar membelenggu pendidikan di Papua dan mengancam potensi anak-anak Papua untuk tumbuh sebagai insan-insan yang merdeka.

Ada tiga poin yang harus mendapat perhatian lebih guna kemajuan pendidikan di Papua, yaitu :

Pertama, Semangat pendidikan yang membebaskan belum menjadi semangat pendidikan kita. Semangat pendidikan ini antara lain ditandai dengan pemberian ruang utama untuk pengetahuan lokal. Peserta didik dibimbing untuk mengenali dirinya: sejarahnya, tanahnya, silsilahnya, dan segala harta pengetahuan yang ada paling dekat dengan mereka. Semangat pembebasan diawali dengan mengenal diri sendiri dan perlahan mengenal yang lain. Dengan demikian, anak-anak pun pada masanya akan mengerti lebih utuh diri mereka. Tanpa ruang luas untuk mengerti diri sendiri pendidikan bagi anak-anak Papua, anak-anak Papua lebih cenderung menjadi orang lain.

Semangat pendidikan yang membebaskan ini menggerakkan peserta didik untuk menyadari masyarakatnya. Kesadaran ini pada saatnya bertransformasi menjadi rasa cinta yang mendalam (compassion) terhadap tanah dan bangsa. Pendidikan bukan hanya soal mengalirkan pengetahuan tetapi juga soal mengonstruksi paradigma-paradigma dan membangun nilai.

Inilah masalah terbesar pendidikan di Papua: tidak menggerakkan insan-insan muda untuk merdeka!

Kedua, Tidak berkembang kultur pendidikan yang sehat. Boleh diakui atau disangkal, budaya pendidikan di Papua sedang (di)rusak oleh praktik-praktik berulang yang semangatnya bertentangan dengan jiwa pendidikan ideal.

Dalam percakapan keseharian, sekolah dikesankan sebagai lembaga pencetak ijazahselembar kertas yang berfungsi sebagai legitimasi untuk menempati jabatan publik. Ijazah jauh lebih bernilai daripada seluruh proses belajar sehingga seseorang pantas diberi ijazah. Bahkan, merebak pula berbagai praktik transaksi tidak sehat demi mendapatkan ijazah.

Pemberian ijazah dengan mengabaikan prasyarat-prasyarat vital, yaitu proses pendidikan yang sehat, merusak kultur pendidikan sekaligus membangun budaya bohong. Praktik ini mengosongkan proses pendidikan dari makna yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, praktik seperti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa proses pendidikan tidak memiliki korelasi langsung dengan ijazah. Sudah tentu, jika praktik ini terus berulang, masyarakat dan anak-anak pun akan bertanya-tanya: sekolah untuk apa? Masyarakat akan terperangkap dalam krisis pendidikan yang kian lama, kian parah.

Ketiga, Belum terbentuk masyarakat melek pendidikan. Masalah pendidikan di Papua antara lain menjadi berlarut-larut karena masyakarat melek pendidikan belum sepenuhnya terbentuk. Bertautan dengan praktik yang sudah disinggung, oleh sebagian masyarakat sekolah masih belum sepenuhnya dipahami sebagai lembaga pendidikan. Sekolah lebih sebagai lembaga pemberi gelar. Bukan mustahil perilaku masyarakat yang haus gelar ini bisa memanipulasi sekolah dan membajak sekolah untuk tidak mengemban tugas sejatinya.

Secara kasar, sekolah ditekan agar memainkan peran utama menjual gelar sambil menyelenggarakan pendidikan yang pura-pura. Artinya, pendidikan yang diselenggarakan dibajak untuk sebatas menjadi kedok belaka. Tentu saja, perilaku ini tidak bermanfaat bagi anak-anak belia Papua selain menjadi contoh kasus yang buruk dan merongrong hasrat mereka akan pendidikan. Pendidikan tidak bisa direduksi menjadi proses meluluskan atau memberi ijazah belaka.

Seandainya praktik-praktik yang pada hakikatnya malah melawan pendidikan ini terus lestari di Papuademi alasan apa punbukankah ini kontraproduktif untuk masyarakat Papua sekarang dan generasi yang akan datang? Anak-anak belia Papua belum akan mengenyam pendidikan selama praktik ini masih lestari dan menjadi jalan pintas untuk mendapatkan pengakuan sebagai insan berpendidikan.

Dari ketiga poin itulah yang membuat anak-anak Papua tersingkirkan dari kancah dunia yang berkembang pesat. Harus diakui, perkembangan positif dunia pendidikan di Papua tidak cukup kentara. Ini tentu masalah yang tidak kecil. Gelombang kekecewaan terhadap pendidikan di Papua tidak pernah surut. Akan tetapi, sejauh ini pun masalah belum tampak akan terurai. Kisah klasik suramnya pendidikan di Papua masih terus berlanjut, entah hingga kapan. Kebutuhan anak-anak Papua akan pendidikan dan pengetahuan masih belum tercukupi.

Jelaslah bahwa langkah pertama dan paling penting untuk mengatasi perkara pendidikan di Papua adalah konsep pokok pendidikan Papua yang komprehensif, yang secara matang dipikirkan dan didiskusikan. Cukup banyak ahli dari berbagi disiplin untuk dimintai sumbangan pemikiran. Pendasaran filosofis untuk pendidikan mesti ada.

Filosofi pendidikan Papua yang matang dan diproyeksikan untuk menjawab permasalahan kontemporer dan masa depan akan memberikan pendasaran yang kuat untuk menyusun perencanaan pendidikan di Papua. Tanpa pendasaran yang kokoh, pendidikan di Papua kehilangan visi yang tegassekadar menjadi kumpulan aksi-aksi yang berdiri sendiri dan lemah dalam hal ikatan dengan konteks Papua dewasa ini serta justeru kontraproduktif terhadap masyarakat Papua. Yang paling diperlukan sekarang ini adalah pemikiran yang kokoh dan sangat relevan dengan persoalan pendidikan di Papua. Jika pemikiran ini sudah ada, solusi-solusi yang lain akan dengan sendirinya muncul.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: